AC Milan dan Klub Serie A Kompak Tuntut Ganti Rugi Penjualan Hak Siar Liga Bernilai Miliaran Euro

Berita AC Milan

Berita AC Milan – AC Milan dan lebih dari 20 klub Serie A lainnya menuntut ganti rugi miliaran euro atas penjualan hak siar liga yang melanggar hukum, mengikuti putusan yang dibuat pada tahun 2019.

Perselisihan ini bermula dari keputusan Otoritas Persaingan Italia, yang menemukan bahwa perusahaan hak siar TV IMG, MP & Silva, dan Be4 berkolusi untuk membatasi kompetisi dalam tawaran mereka dari tahun 2008 hingga 2018, menghasilkan denda yang signifikan.

Tuntutan Ganti Rugi

Hasil temuan ini mendorong hampir selusin klub Serie A, termasuk AC Milan, serta liga itu sendiri, untuk menggugat perusahaan-perusahaan tersebut di pengadilan Milan. Liga Serie A mengajukan permintaan ganti rugi sebesar €1,8 miliar (sekitar $2 miliar) akibat hilangnya pendapatan, sementara klaim klub-klub lainnya mencapai lebih dari €3 miliar.

Penilaian dan Prospek

Para ahli pengadilan telah ditunjuk untuk menilai klaim ini pada bulan April 2025. Mereka akan menentukan apakah Serie A dan klub-klub tersebut memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan tuntutan hukum mereka.

Upaya untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, sehingga liga kini mempertimbangkan untuk menyerahkan haknya atas kompensasi kepada dana investasi khusus demi mempercepat penerimaan uang bagi klub-klub.

Keadaan Perusahaan yang Dituntut

IMG telah membantah segala tuduhan keterlibatan dalam kolusi. Sementara itu, MP & Silva sudah dilikuidasi pada tahun 2018 dan B4 Capital sedang dalam proses likuidasi. Situasi ini menambah kerumitan dalam proses hukum dan potensi pemulihan dana bagi klub-klub Serie A.

Kesimpulan

Tuntutan ganti rugi miliaran euro oleh AC Milan dan klub-klub Serie A lainnya mengindikasikan adanya upaya serius untuk menindaklanjuti pelanggaran dalam penjualan hak siar liga.

Namun, dengan perusahaan-perusahaan terkait dalam kondisi likuidasi dan bantahan dari pihak IMG, keberhasilan upaya hukum ini masih belum pasti. Penilaian pengadilan pada tahun 2025 akan menjadi penentu apakah tuntutan tersebut memiliki dasar kuat untuk dilanjutkan.

Pos terkait